Sinis Menatap Dunia…

Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (+ Download)

Ada kabar bagus itu datang juga… Gaji Tahun 2013 RESMI NAIK!

Sebelumnya tentu teman-teman Pegawai Negeri Sipil bertanya-tanya dalam hati maupun menanyakan langsung Bendaharawan Gaji di instansi masing-masing kapan Kenaikan Gaji Tahun 2013 mulai berlaku. Hari-hari kemarin juga masih simpang siur jumlah kenaikannya. Ada yang bilang 10% ada juga yang bilang 7% yang benar. Ternyata angka yang disebut terakhirlah yang benar. Kenaikan Gaji Tahun 2013 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan Gaji PNS tahun 2013 disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dalam rapat dengan DPR mengenai kerangka Ekonomi Makro tahun 2013. Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2013 disebutkan secara umum ada 18 arah kebijakan belanja negara pada 2013, satu di antaranya adalah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri di tahun 2013. Setelah kurang lebih dari 4 tahun berturut-turut mengalami kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil sekitar 10% maka pada Gaji PNS 2013, kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2013 sebesar 7%.

Gaji Baru untuk Golongan I dan II

(lebih…)

Iklan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat    : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

MEMUTUSKAN: (lebih…)


Panca Prasetya Korpri – Kode Etik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil atau PNS memiliki lima butir janji atau komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Masyarakat umum. PNS secara non kedinasan tergabung dalam wadah Korpri. Panca Prasetya Korpri disebut juga sebagai sumpah / janji pegawai negri sipil yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya.

Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia :

Kami anggota KORPRI yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang :
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Sumber: Organisasi


Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

BAB II

Kewajiban dan Larangan

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:

  1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.
  2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oelh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
  3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS
  4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
  6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum
  7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
  8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
  9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps PNS
  10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
  11. Mentaati ketentuan jam kerja
  12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
  13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
  15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan
  16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya
  17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya
  18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya
  19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya
  20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan
  21. Berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama PNS dan terhadap atasan.
  22. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.
  23. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat
  24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
  25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang
  26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

(lebih…)


Serba-Serbi Pegawai Negeri di Indonesia

Di Indonesia, Pegawai Negeri terdiri atas:

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Seperti halnya di Inggris dan Perancis, pegawai negeri di Indonesia adalah sistem karir. Mereka dipilih dalam ujian seleksi tertentu, medapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun.
Namun demikian, terdapat jabatan-jabatan tertentu yang tidak diduduki oleh pegawai negeri, misalnya:

  • Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota – dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
  • Menteri – ditunjuk oleh Presiden

Camat dan Lurah adalah PNS, sedangkan Kepala Desa bukan merupakan PNS karena dipilih langsung oleh warga setempat.

Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

  1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan.
  2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.

Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induknya. Jika demikian, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan. Di samping PNS, pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut pula honorer; yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

  1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
  2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, dan penguji kendaraan bermotor.

Daftar Golongan dan Pangkat PNS Indonesia
Golongan     Pangkat
I/a     Juru Muda
I/b     Juru Muda Tingkat I
I/d     Juru Tingkat I
II/a     Pengatur Muda
II/b     Pengatur Muda Tingkat I
II/c     Pengatur
II/d     Pengatur Tingkat I
III/a     Penata Muda
III/b     Penata Muda Tingkat I
III/c     Penata
III/d     Penata Tingkat I
IV/a     Pembina
IV/b     Pembina Tingkat I
IV/c     Pembina Utama Muda
IV/d     Pembina Utama Madya
IV/e     Pembina Utama
(lebih…)


Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Meski setiap bulan menerima gaji dari pemerintah, mungkin tidak setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mengetahui secara pasti ketentuan tentang rincian berapa besaran gaji pokok yang diterimanya, dilihat dari Golongan dan Masa Kerja yang dimilikinya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun  2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Jika Anda ingin mengetahui isi peraturan tersebut, silahkan klik tautan di bawah ini :

PP 10 Tahun 2008 (klik kanan – save as)

Lampiran PP 10 Tahun 2008 (klik kanan – save as)

Peraturan Terbaru

Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

*   PP 10 Tahun 2009 (klik kanan – save as)

*   Lampiran PP 10 Tahun 2009 (klik kanan – save as)

Semoga bisa cepat terealisasi di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Sumber : akhmadsudrajat